BATAM, Kepritoday.id – Teddy Jun Askara sempat walk out saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Provinsi Kepri dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Selasa (7/7) di Batam. Ia mengecam pernyataan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang tidak mempercayai nilai raport siswa, sehingga dihilangkan dari syarat SPMB SMA sederajat.
“Dia tidak percaya legalitas raport yang dikeluarkan sekolah. Kedua, tidak percaya orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya. Seolah-olah orang tua memalsukan raport,” ujar TJA pada Rabu (8/7).
Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Heru Sulistyo, Kepala Bidang Pembinaan SMA saat RDP. Di mana menurut Teddy, Heru menyebut keputusan penggunaan TKA alih-alih nilai raport sebagai syarat SPMB, diambil karena Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak percaya dengan nilai raport siswa.
“Berarti dia tidak percaya pada orang tua siswa. Kalau orang tua memalsukan itu, kan risiko ke anaknya. Kalau ketahuan anaknya dikeluarkan dari sekolah. Jadi, rasa tidak percaya Dinas Pendidikan dengan orang tua siswa. Sangat memalukan dengan pernyataan dia yang seperti itu,” sebut TJA
Terkesan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak mempercayai laporan legalitas yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan. Selain itu, TJA juga menganalisis sistem pendaftaran untuk jalur prestasi yang ternyata dibuka secara global.
Sehingga siswa asal kabupaten atau kota, bisa diterima di kabupaten atau kota lain. Menurut TJA, seharusnya jalur prestasi tetap mengunci siswa berada di rayon masing-masing. Sehingga tidak ada siswa Tanjungpinang yang diterima di Batam.
“Seharusnya sistemnya tidak seperti itu. Kalau jalur prestasi sistemnya itu per kabupaten/kota saja. Mana ada orang tua kalau tinggal di Tanjungpinang, mau menyekolahkan anak di Bintan atau Batam. Seharusnya sistem itu dibuat dalam skala per rayon,” TJA.
Karena ada siswa Tanjungpinang yang mendaftar di jalur prestasi, diterima di SMA di Batam. Hal tersebut bisa jadi karena ketidakpahaman orang tua atau siswa yang mendaftar. Namun juga hal itu didukung oleh sistem yang kurang tepat.
“Kalaupun orangtua atau siswa tidak paham, seharusnya sistem tidak mencampur aduk begitu,” TJA menyesalkan. Ia melihat carut-marut SPMB tingkat SMA sederajat di Provinsi Kepri ini, telah melukai hati banyak orang tua siswa.
Karena hingga saat ini masih ada 3.874 orang calon siswa yang belum mendapatkan kejelasan status pendidikan mereka. Sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, membuka SPMB tahap 2. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung menyebut akan membuat SPMB tahap 3.
“Aneh-aneh aja mau buka gelombang ketiga,” tambah TJA. Buruknya SPMB tingkat SMA sederajat ini dinilai karena ketidakmampuan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung. “Saya tidak mau Gubernur saya dihujat masyarakat, atas keteledoran, janji dari Kepala Dinas Pendidikan,” kata TJA.
“Ada bahasa Kepala Dinas Pendidikan itu, Pak Andi Agung, kalau Pak Gubernur mau memasukan kotak, saya siap. Nah pernyataan seperti itu kan tidak bertanggung jawab. Dia ditunjuk sebagai kepala dinas, sebagai bawahan pak gubernur harus bisa menjadikan pendidikan ini baik, bukan menjadi kisruh,” tutup TJA. (merah)
