TANJUNGPINANG, Kepritoday.id – Peringatan hari Marwah Provinsi Kepri ke 23 tahun 2025, digelar sederhana, Kamis (15/5/2025). Berbeda dengan peringatan tahun sebelumnya, peringatan kali ini hanya menghadirkan refleksi perjalanan Provinsi Kepri, diskusi, ramah tamah di Nelayan Restoran dan beberapa kegiatan sosial.
Ketua Umum Yayasan BP3KR, Huzrin Hood SH MH MPdi mengatakan BP3KR akan terus mengawal proses pembangunan daerah. Sebagai salah satu pendiri pembentukan Provinsi Kepri, Huzrin menilai ada beberapa kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepri, mau pun Kabupaten/kota se Kepri selama ini terkesan belum berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Akhirnya, kebijakan tersebut diambil, rakyat terkena dampak. Contoh kebijakan tersebut, memicu pembangunan pusat pemerintahan Pemprov Kepri ke pulau Dompak. Dari sisi pembangunannya, tentu dinilai bagus. Karena aktivitas pemerintahan di suatu lokasi.
Namun, dari sisi kepentingan masyarakatnya, pembangunan membuat rakyat rugi. ”Kita bisa lihat selama ini, aktivitas pemerintahan Pemprov Kepri di Dompak, Pemko Tanjungpinang di Senggarang, Pemkab Bintan di Bintan Buyu. Lalu, apa yang diperoleh rakyat, terutama pelaku Usaha Kecil? Mereka harus tertatih mencari peluang baru,” kata Huzrin, saat menyampaikan kata Perayaan kegiatan diskusi Peringatan Hari Marwah tahun 2025, di Balroom Hotel Asrama Haji Tanjungpinang, Kamis (15/5/2025).
Cita-cita dan tujuan terbentuknya provinsi Kepri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbekal semangat inilah, katanya Kepulauan Riau harus berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemprov Riau saat itu. Bersama para pendiri pembentukan provinsi Kepri, dan rakyat Kepri, mendesak Provinsi Riau melepaskan Kepri, yang awalnya salah satu wilayah kabupaten di Riau.
Perjuangan tidak sampai disitu, bersama rakyat Kepri, berjuang di tingkat pusat. Rakyat Kepri mendesak DPR-RI, Kementrian terkait serta Lembaga lainnya, segera mengesahkan pembentukan Provinsi Kepri. Akhirnya, perjuangan itu membuahkan hasil.
”Provinsi Kepri terbentuk. Hasil pemekaran Provinsi induk Riau. Hingga saat ini, provinsi Kepri telah memasuki umur 23 tahun,” terangnya.
Dalam kesempatan ini, pria yang juga pernah menjabat Bupati Kepri dan Ketua DPRD Kepri (sebelum Provinsi Kepri terbentuk-red) ini, berharap dalam membuat kebijakan dan menetapkan rencana pembangunan daerah, Pemprov Kepri beserta Pemkab/Pemko, benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Rencana pembangunan yang bertujuan belum berpihak pada rakyat, jangan dulu dilaksanakan. ”Kita melihat masih banyak rakyat Kepri, khususnya yang jauh dari pusat kota, membutuhkan perhatian. Terlebih lagi, daerah Kepri sebagian besar wilayah perairan. Mari kita pokus untuk memberi perhatian kepada mereka,” katanya. (***)
